Rakyat Masih Butuh BBM Murah

04-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dengan tegas menolak wacana Direktur Pertamina, Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite.  Menurutnya penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite secara serta-merta akan memberatkan rakyat, yang masih menanggung beban pandemi Covid-19.  Tidak hanya itu, data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada.

 

"Ini adalah program yang tidak tepat waktu.  PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini," ujar Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.

 

Sebelumnya, Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada awal pekan ini menyampaikan rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite.  Nicke menjelaskan alasannya salah satunya karena terjadi penurunan permintaan Premium, serta terjadi peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemi sekalipun.

 

Hal tersebut pun sontak dibantah Mulyanto. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menilai bahwa permintaan masyarakat terhadap Premium itu tetap tinggi. Sehingga yang terjadi bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi. “Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu,” ungkapnya.

 

Ditegaskan Mulyanto, pihaknya akan mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015, standar EURO 4, serta Permen KLHK Nomor 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih. Tapi pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Ketentuan aturan itu harus dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Bukan sekedar latah dan gengsi dengan negara-negara di Eropa yang sudah maju.

 

"Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih, karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka.Tapi masyarakat juga rasional. Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah," pungkasnya. (ayu/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...